nusakini.com--Kementerian Agama akan menerbitkan buku pedoman badal haji. Pedoman ini bersumber dari hasil muzakarah perhajian tahun 2016 yang membahas tentang badal haji. 

Muzakarah perhajian diselenggarakan awal Agustus lalu dan dibuka oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Muzakarah ini diikuti oleh para ahli, ulama, serta kalangan akademisi untuk membahas persoalan badal haji. 

Dalam muzakarah ini, regulasi tentang badal haji yang sudah ditetapkan pemerintah dikaji dan direview ulang berdasarkan ketentuan syariah. Hasil muzakarah tersebut saat ini dalam proses finalisasi dalam kegiatan Perumusan Hasil Mudzakarah untuk bisa diterbitkan sebagai pedoman. 

• Soal Pelibatan Pegawai Kemenag Parepare yang Baragama Non Muslim di Panitia Pemberangkatan Jamaah Haji, Ini Penjelasan Kemenag Parepare
• Petugas Sat Set, Jemaah Tak Khawatir Meski Tas Paspor Tertinggal Adha Anggraini
• Antrian Malaysia 141 Tahun, Indonesia 43 Tahun, Ini Persamaan dan Perbedaan Haji Kedua Negara
• Misi Haji Indonesia & Malaysia Evaluasi Kenaikan Biaya Masyair
• Kehilangan 3500 Riyal di Kamar, Kadaker: Uang Jemaah Haji Diganti Manajemen Hotel

"Bapak Menteri berharap, dari hasil kajian tersebut, keluar panduan secara jelas perihal pembadalan haji," kata Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Muhajirin Yanis dalam siaran persnya, Kamis (8/12). 

Tim perumus, terdiri dari para ulama, praktisi haji, dan juga tim dari Kementerian Kesehatan. "Insya Allah hasilnya akan dibukukan dan menjadi pedoman jemaah haji," kata Yanis. 

Sebelumnya, Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ali Taher mendukung langkah pemerintah menggelar mudzakarah perhajian yang membahas persoalan badal haji. Bila perlu, Majelis Ulama Indonesia bisa mengeluarkan fatwa perihal isu pembadalan haji. Tujuannya agar memiliki dasar hukum syariah. 

Taher mendukung upaya mitra kerja DPR Komisi VIII tersebut untuk mengatasi persoalan pembadalan haji. Ia berharap, dari hasil kajian tersebut, keluar pedoman yang jelas. 

"Landasan hukumnya jelas, prosesnya jelas, lembaganya tepat sesuai dengan perintah undang-undang yang ada. Waktu pun jelas. Pelaksanaannya jelas," tuturnya pada Agustus lalu. (p/ab)